HNSI Sumut Ikuti Rapat Kordinasi Bersama 2 Dirjen

Editor: MARITIMONLINE.COM


MARITIMONLINE.COM-BELAWAN-Kedatangan Dua (2) Dirjen KKP ke Sumatera Utara untuk melakukan rapat kordinasi terkait rencana pemerintah akan pemberlakuan PNBP Pasca produksi yang akan diberlakukan Januari 2023 akan datang. Dua Dirjen yang hadir diantaranya, Direktur Jenderal Perikanan Tangkap (DJPT) DR. Ir. Muhammad Zaini M.M dan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Laksamana Muda TNI Adin Nurawaluddin hari Kamis dan Jum'at (8-9 Sept 2022).

Ke- Dua Dirjen tersebut melakukan pertemuan dengan Stakeholder bidang perikanan di Tanjung Balai dan Batubara, Kamis, (08/09/22). Kemudian pertemuan dilanjutkan, Jumat, (09/09/22) di Belawan Kota Medan.


Dalam paparannya di Belawan  2 Dirjen ini menyampaikan langkah-langkah penting KKP ke depan. Dirjen Perikanan Tangkap menyampaikan bahwa ke depan akan menerapkan kebijakan KKP antara lain Pungutan PNBP Paska Produksi.


Bahwa sejak Januari 2023 Perizinan Kapal Ikan akan diberikan secara Gratis, kemudian ketika kapal ikan tersebut mendaratkan ikan di Pelabuhan, baru negara memungut PNBP. Sampai 31 Desember 2022, pengusaha perikanan masih ditoleransi.


Dirjen PSDKP, Laksda Adin yang mengaku sebagai sahabat Nelayan menyampaikan bahwa apa yang disampaikan oleh Dirjen Peringatan Tangkap merupakan kebijakan yang harus dipatuhi.


PSDKP sudah menyiapkan sarana berupa kapal patroli dengan pasukannya. Jika pun sekarang sanksi di perikanan lebih mengedepankan sanksi denda, tapi denda tidak kecil juga, jadi hati-hati karena jika denda tidak dipenuhi hukuman kurungan juga bisa diterapkan..



Zulfahri Siagian SE Ketua DPD HNSI Sumut menyambut baik kedatangan kedua dirjen tersebut. Ini yang kami (nelayan) harapkan.


"Nelayan butuh perlindungan, mengingat banyaknya aturan yang diterbitkan akhir-akhir ini. Apa pun kebijakan itu tentu saja baik, namun kondisi nelayan yang saat ini sedang tidak baik baik saja harus menjadi perhatian. Kami butuh perlindungan dari negara, ungkap Fahri.


"Saat ini nelayan membutuhkan solusi dari pemerintah yang sifatnya pro dengan nelayan. Agar kehidupan nelayan lebih baik lagi dari sekarang ini,"tutup Fahri.


(MO/DIAN)

Share:
Komentar

Berita Terkini