MARITIMONLINE.COM-MEDAN-Kebijakan pemerintah menaikan harga jual BBM untuk mengurangi beban subsidi yang menjadi tanggungan APBN, mengakibatkan berdampaknya bagi semua sektor kehidupan masyarakat khususnya di Kota Medan. Hal ini juga sangat dirasakan bagi pedagang di pasar-pasar tradisional. Seperti disampaikan Togu Aritonang, Pedagang ikan di pasar tradisional Marelan, Rabu, (14/09/2022).
Ketika ditemui ditempatnya berjualan, Togu mengatakan, Semenjak kenaikan harga BBM penjualannya turun drastis, karena menurunnya daya beli masyarakat. Mungkin karena himpitan ekonomi yang kian sulit karena pendapatan yang segitu-gitu aja. Hal ini juga dirasakan pedagang yang lain.
"Harga beli kami di Gabion semakin tinggi, Terpaksa kita menaikkan harga jual kita ke konsumen. Sedangkan konsumen daya belinya semakin rendah karena pendapatannya tidak ada perubahan dari sebelum naiknya harga BBM,"ucap pria berdarah Batak itu.
"Saya nggak tau lagi bagaimana kedepannya atas kelangsungan usaha saya ini, Sedangkan setiap hari kita terus merugi karena dagangan kita kurang laku. Belum lagi biaya yang kita harus keluarkan setiap hari untuk belanja dan ongkos angkut ikan kita ke pasar ini,"keluhnya.
Dian Wahyudi yang merupakan Sekretaris DPK PKP Kota Medan saat diminta pendapatnya terkait keluhan Togu dan situasi pasca kenaikan harga BBM menyebutkan, Keluhan yang disampaikan pedagang pasar tradisional itu merupakan hal yang normatif akibat dari kenaikan BBM.
"Kenaikan BBM sudah tentu akan diikuti dengan kenaikan harga barang-barang. Termasuk juga harga kebutuhan barang pokok. Hal itu tidak dapat dielakkan pastinya,"ujar Dian yang juga pengurus DPD HNSI Sumut itu.
Dian juga menambahkan, Kalau memang pemerintah harus menaikan harga BBM untuk mengurangi subsidi yang jadi beban APBN, Pemerintah juga harus membuat solusi agar rakyat tidak menjadi korban yang merasakan dampaknya. Bantuan subsidi ke rakyat yang digelontorkan pemerintah sebenarnya bukan cara yang Arif dan bijak untuk menyelesaikan himpitan ekonomi rakyat
"Pemerintah lewat Disperindag dalam hal ini harus melakukan langkah-langkah yang sifatnya pro rakyat. Misalnya dengan menetapkan keseragaman harga kebutuhan bahan pokok. Tentunya dengan menjamin harga kebutuhan bahan pokok tidak dipermainkan oleh para agen atau tengkulak yang sesuka hatinya menetapkan harga. DPK PKP Kota Medan akan pantau dan menyuarakannya,"tutup Dian.
(MO/RED)
