MARITIMONLINE.COM-SUMUT- Ketua DPK PKP Kota Medan, Eko Mihardi SH perihatin atas belum lolosnya Partai Keadilan dan Persatuan (PKP) sebagai peserta pemilu di 2024 mendatang. Saat ini Ketua Umum tetap berupaya melakukan langkah-langkah hukum agar PKP dapat lolos di pemilu 2024. Namun sangat disayangkan adanya rencana dari segelintir Dewan Pimpinan Provinsi (DPP) PKP yang melakukan Munaslub untuk meminta pertanggung jawaban Ketum PKP dan diduga rencana mengganti Ketum PKP. Bagi DPK PKP Kota Medan Ketum PKP tetap DR. H. Yussuf Solichien MBA, Ph.D. Seperti di sampaikan Eko Mihardi SH, Minggu (26/02/2023).
Kepada awak media Ketua DPK PKP Kota Medan ini menjelaskan, Kekecewaan dialami semua pengurus DPK PKP yang ada di tanah air khususnya di Sumut. Keluarga besar PKP merasakan kekecewaan dan kesedihan tersebut. Karena baru kali ini PKP nasibnya belum pasti apakah bisa sebagai peserta pemilu seperti sebelumnya.
Menurut Eko Mihardi SH, Munaslub yang diduga digelar oleh oknum-oknum yang ingin menghancurkan PKP adalah cacat hukum. Ini didasari oleh beberapa hal antaranya:
Panitia Munaslub PKP bukan lagi sebagai pengurus DPN PKP karena sudah diberhentikan oleh Ketum. Pemberhentian lewat rapat pleno pengurus harian DPN PKP pada 21 Februari 2023 kemarin.
Kalau ada persoalan internal di partai, Seharusnya sesuai AD/Art disampaikan ke Mahkamah Partai bukan ke Dewan Pembina. Karena keluhan yang disampaikan ke Pembina, Diduga Pembina keliru mengambil keputusan. Apalagi kita tau pembina PKP yang saat ini kondisinya masih dalam tahap pemulihan kesehatannya.
"Padahal saat ini Ketum lagi berjuang mati-matian sekuat tenaga dan pikiran dengan upaya hukum agar PKP jadi peserta pemilu 2024 mendatang," Jelas Eko Mihardi SH
Rasanya tak dapat dipercayai partai yang telah berusia 24 Tahun bisa tidak lolos saat verifikasi yang dilakukan oleh KPU. Sehingga DPN PKP harus berjibaku untuk meloloskan partai yang kita cintai ini agar bisa lolos dan menjadi salah satu peserta pemilu 2024 mendatang.
"Ketidaklolosan PKP menimbulkan reaksi dari segelintir DPP PKP dengan melakukan Munaslub pada 25 Februari 2023. Menuntut pertanggung jawaban Ketum dan diduga berencana mengganti Ketum PKP. Bagi segelintir DPP Ketum yang harus bertanggung jawab atas kegagalan PKP kali ini," Ucap Eko Mihardi SH.
Sementara pada tanggal 24-25 Februari 2023, DPN PKP bersama lebih dari ⅔ DPP Se tanah air melaksanakan Muspimnas di Surabaya. Dengan keputusan bersama bahwa DR. H. Yussuf Solichien MBA, Ph.D tetap menjadi Ketua Umum DPN PKP.
Selanjutnya Eko Mihardi SH menjelaskan, Kegagalan ini tentunya tanggung jawab kepengurusan PKP di tingkat Daerah. Karena pengurus tingkat Daerah bertanggung jawab membentuk pengurus Kabupaten/Kota. Selanjutnya Kabupaten/Kota membentuk pengurus di tingkat Kecamatan (DPC).
"Seperti di Sumut ini contohnya, Disaat akan verifikasi oleh KPU masih banyak DPK di Sumut ini yang belum terbentuk. Apalagi DPC nya. Ini kan suatu bukti bahwa pimpinan PKP di Sumut ini diduga tidak mampu menjalankan konsolidasi sehingga belum lengkapnya kepengurusan di tingkat Kabupaten/Kota dan Kecamatan yang ada di Sumut," Jelas Ketua Umum Persaudaraan Umat Islam Indonesia ini.
"Ironisnya, DPP PKP Sumut dengan suka hatinya melakukan penggantian dan pembentukan DPK PKP tanpa mematuhi AD/Art PKP. Menjelang Munaslub DPP PKP Sumut membentuk dan Menganti pengurus DPK PKP. Kemudian diduga DPP PKP Sumut meminta DPK PKP Se Sumut membuat mandat penunjukan Ketua DPP PKP Sumut sebagai pemegang keputusan mewakili DPK PKP Se Sumut di acara Munaslub tersebut. Dengan redaksi mandat yang di instruksikan oleh DPP PKP Sumut. Jadi seakan-akan Munaslub ini adalah desakan dari para DPK PKP yang ada di Sumut. Ini kan suatu bentuk kesewenangan yang berdampak memalukan nama baik PKP," Tutup Eko Mihardi SH.
Selain DPK PKP Kota Medan, Dukungan penuh terhadap kepemimpinan Ketum PKP DR. H. Yussuf Solichien MBA, Ph.D juga datang dari Ketua DPK PKP Tapsel Bung Ahmad Rizal Rizki Marito dan Sekjend DPK PKP Deli Serdang Bung Boby Zulhamsyah.
(RED)
