MARITIMONLINE.COM-TANJUNGBALAI-Setelah ratusan nelayan tradisional Tanjungbalai menggelar aksi unjuk rasa di gedung DPRD Kota Tanjungbalai, Senin (07/08/2023). Aliansi nelayan mendesak DPRD Kota Tanjungbalai untuk menolak Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2023 tentang Wilayah Tangkap 12 Mil penangkapan ikan terukur yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat.
Ketua Nelayan Tanjungbalai Asahan Imam Azhari.dalam orasinya menyampaikan, PP Nomor 11 Tahun 2023 tersebut hanya akan menambah penderitaan para nelayan tradisional yang selama ini sulit mendapatkan hasil tangkapan akibat berkurangnya hasil laut.
Ia juga mengatakan, baru disahkan, sudah dilaksanakan, bahkan sudah ada penangkapan oleh KKP dan pemberian sanksi terhadap nelayan. Ini jelas mempersulit kami para nelayan dalam mencari nafkah.
"Kami meminta agar DPRD Tanjungbalai segera menolak PP tersebut, sebagai upaya pertolongan bagi kami, rakyat terbawah", Tegasnya
Secara bergantian Almustaqim, selaku koordinator aksi, Berharap agar DPRD Tanjungbalai dapat menyampaikan aspirasi para nelayan kepada Pemerintah Pusat.
Ia meyakini, Penerapan PP Nomor 11 Tahun 2023 akan berdampak pada rantai ekonomi masyarakat Tanjungbalai sehingga mengakibatkan peningkatan angka kriminalitas yang mana penduduk kota Tanjungbalai adalah mayoritas nya nelayan. Selain itu katanya, PP tersebut juga akan berpengaruh terhadap upaya pemenuhan gizi bagi Balita yang pada akhirnya bertolak belakang dengan upaya penurunan angka Stunting di Kota Tanjungbalai.
Aksi unjuk rasa para nelayan diterima oleh DPRD Tanjungbalai, Surya Darma, Syahrial Bakti, Teddi Erwin, Antoni Darwin dan Hj. Artati, Rusnaldi dan Andi AR
Surya Darma selaku wakil ketua DPRD sekaligus menjadi pimpinan RDP mengatakan, Keluhan para nelayan kami terima dan besok, kami akan mengutus komisi B bila perlu Lintas Komisi untuk menyampaikan hal ini ke DKP Provsu, dan bilamana ada dari para nelayan yang mau ikut mari kita bersama sama
Setelah masyarakat nelayan membubarkan diri dari ruang rapat, Walikota Tanjungbalai menyambangi para nelayan di halaman kantor DPRD yang secara kebetulan Walikota akan mengikuti rapat Paripurna penyampaian LKPJ
Saat walikota berhadapan dengan para massa aksi nelayan menyampaikan, Pemko Tanjungbalai akan memberikan dukungan terbaik kepada nelayan.
"Hari ini segala keluhan yang menjadi kendala para masyarakat nelayan mohon lengkapi secara administrasi dan sampaikan kepada dinas terkait untuk disampaikan kepada kami, agar secepatnya kami memberikan rekomendasinya untuk disampaikan kepada kelautan provinsi dan kementrian kelautan di pusat jakarta",tegasnya
Ia menyampaikan, Kemarin terkait aturan zonasi tangkap dan bongkar muat sudah kita sampaikan dan Alhamdulillah sudah ditindaklanjuti. Sekarang nelayan bisa bongkar muat di Tanjungbalai. Mengenai masalah ini, Siapkan datanya dan akan kita sampaikan.
Akhirnya para massa aksi merasa gembira karena aspirasi yang disampaikan disambut dengan baik oleh DPRD dan Walikota, Massa aksi pun membubarkan diri dengan tertib dan aman.
(DIAN)
