FABB : PUPR dan Kontraktor Pelaksana Proyek Penanggulangan Banjir Rob Belawan Diminta Hengkang Jika Tidak mengikuti ESS Bank Dunia

Editor: MARITIMONLINE.COM


MARITIMONLINE.COM-BELAWAN- Proyek penanggulangan banjir rob di Belawan saat ini mulai masuk ke tahap pekerjaan ke dua. Dengan wilayah operasional di beberapa titik konsentrasi banjir rob antara lain di Belawan Lama, Gudang Arang dan Pajak Baru, Belawan Bahagia. Dimana di wilayah ini merupakan Kawasan pemukiman yang padat penduduk. Awak media maritimonline.com menghubungi Ketua Umum Forum Anak Belawan Bersatu (FABB) R. Khairil Chaniago untuk menggali informasi, Minggu (03/09/2023). Selama ini Ketua Umum FABB ini terkenal vokal dalam menyuarakan terkait banjir rob di Belawan

Dalam wawancara telp kepada maritimonline.com, R. Khairil Chaniago mengatakan, Dalam beberapa bulan kebelakang proyek tersebut sudah dilaksanakan oleh 2 (dua) Perusahaan yang bersifat kerjasama sama operasional atau disebut KSO. Namun terkesan dikerjakan tanpa pola yang terstruktur dan menimbulkan polemik sosial dilapangan.


"Melihat situasi ini, Kami dari Forum Anak Belawan Bersatu yang selama ini kerap menyuarakan dan memperjuangkan penuntasan bencana berkelanjutan banjir rob yang terjadi di Belawan dan Medan Utara. Kami merasa kecewa terhadap mekanisme kerja yang ada di lapangan. Khususnya dalam hal komunikasi sosial yang belum berjalan sebagaimana mestinya sehingga lingkungan kerja  berjalan kurang produktif dan sportif dan berpotensi menimbulkan ketidakadilan sosial bagi warga terdampak proyek atau WTP," kesal R. Khairil Chaniago.


Ditambahkan Khairil, Berdasarkan pengamatan langsung dilapangan diketahui bahwa sampai saat ini masih banyak warga terdampak proyek yang belum mendapatkan informasi yang akurat dan jelas akan pelaksanaan proyek. Padahal seharusnya Institusi pelaksana proyek dalam hal ini Badan Wilayah Sungai (BWS) Sumatera II Ditjen Sumber Daya Air Kementrian PUPR Bersama unsur pemerintahan daerah harus melakukan uji tanah/lahan pendahuluan untuk mengidentifikasi penggunaan lahan, lokasi sasaran dan menyaring potensi dampaknya. 


Lebih lanjut dijelaskan Ketua Umum FABB ini, Disusun dokumen LARAP (Land Acquisition and Resettlement Actian Plan) nya. Sehingga diperoleh data siapa yang terkena dampak dan paket kompensasi apa yang disepakati untuk diberikan sebelum pembersihan lahan (land clearing) dan dimulainya pekerjaan konstruksi sipil di lokasi proyek. Kemudian LARAP akan dikembangkan melalui proses konsultatif dengan Masyarakat dan atau warga yang berpotensi terdampak sejalan dengan ketentuan yang berlaku. 


"Jadi intinya adalah bahwa konsultasi dengan warga terdampak itu sebuah keharusan, Jangan diabaikan begitu saja. Dari proses konsultasi tersebut harapannya adalah warga mengerti dan mendukung pelaksanaan proyek," Jelas Khairil.


Seterusnya disebutkan tokoh kelahiran Belawan ini, Yang perlu diingat oleh seluruh pihak yang terlibat dalam proyek penanggulangan banjir rob belawan ini adalah, Bahwa Bank Dunia telah menetapkan standar khusus dalam pekerjaan sebuah proyek yang disebut dengan ESS (Environmental and Social Standart) atau Standart Lingkungan hidup dan Sosial yang didalamnya ada dokumen laporan sosial mencakup situasi sosial dan ekonomi/mata pencarian warga terdampak proyek (social assessment) sehingga ada Valuation dari penilai public yang menghitung nilai material dari potensi kerugian yang dialami warga. 


Jadi Jangan sampai bagian dari rumah warga, seperti teras dan halaman rumah yg sudah digali untuk saluran drainase yang terkena dampak proyek dibiarkan begitu saja tanpa ada empati sedikitpun dari pihak pelaksana proyek. 

Intinya adalah FABB selalu mendukung Program penataan Kawasan belawan yg dilakukan oleh Kementerian PUPR secara bertahap. 


"Namun yang harus dipahami adalah warga Belawan ini dominan ekonomi rendah, jangan ditambah lagi menjadi lebih susah. Meskipun kami orang pesisir tetapi kami juga mampu untuk berpikir. Situasi ini perlu atensi dari Walikota Medan Bobby Afif Nasution. Jika Institusi Pelaksana proyek BWS Sumatera II Ditjen Sumber daya air Kementrian PUPR dan kontraktor pelaksana proyek RPJ-DRD atau KSO dikerjakan secara barbar lebih baik proyek ini Bubar dan kalian semua lebih baik hengkang dari belawan," tegas R. Khairil Chaniago.



(MO/RED)

Share:
Komentar

Berita Terkini